Jalannya Revolusi Prancis

Jalannya Revolusi Prancis. Ilustrasi: Adien Tsaqif Wardhana

Revolusi Prancis, diawali oleh penyerbuan oleh rakyat dengan menyerbu Bastille pada Juli 1789 untuk menurunkan Raja Louis XVI. pada Agustus 1792 atau berkumpul untuk menyaksikan eksekusi penyerbuan raja pada Januari 1793.

kekuatan rakyat didukung oleh serangkaian tujuan untuk mengendalikan keadaan yang kembali normal dengan satu – satunya cara Revolusi membuat segalanya menjadi lebih baik bagi rakyat menghapus feodalisme, memberikan semua orang hak suara, memungkinkan penduduk pedesaan untuk membeli tanah dan kaum bangsawan  membawa  sistem  perpajakan  yang  lebih  adil,  menjamin  makanan pokok khususnya roti murah kemudian jaminan hak atas perawatan kesehatan gratis termasuk juga dalam bidang pendidikan

Majelis  setuju  untuk  mengumumkan  sebuah  deklarasi  sebagai  masalah yang mendesak. Pada 26 Agustus, setelah seminggu diskusi berakhir Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara akhirnya dipilih. Majelis berhak untuk menambah atau mengubah konstitusi itu sendiri akhirnya diumumkan Deklarasi tersebut menjadi dokumen pendiri Revolusi dan, dengan demikian, Inti dari deklarasi tersebut adalah supremasi hukum.

Ini secara spesifik dirujuk dalam sembilan dari tujuh belas pasal. Pasal VI mendefinisikan hukum sebagai ekspresi keinginan umum,  dibuat  dengan partisipasi langsung  atau tidak  langsung  dari semua warga negara kecaman terhadap kedaulatan legislative diklaim oleh raja- raja di bawah orde lama.

Kedaulatan dalam hal apapun, pasal III menyatakan pada dasarnya bertumpu pada bangsa. Tidak ada tubuh dan tidak ada individu yang berarti tidak ada raja mungkin menjalankan otoritas apa pun yang tidak sejalan secara jelas dari bangsa. Di mata hukum, semua warga negara adalah sama, karena, negara bagian Artikel pertama, laki-laki dilahirkan dan tetap bebas dan setara dalam hak. Tujuan dari semua  asosiasi  politik  (pasal  II)  adalah  pelestarian  alam  hak  kebebasan,

properti, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan. Hak-hak ini telah diabaikan di Prancis. Karena ituitu perlu untuk deklarasi untuk mengutuk penangkapan  sewenang-wenang  dan  penjara  (pasal  VII),   praduga  bersalah sebelum penghakiman (pasal IX),pejabat publik yang tidak bertanggung jawab (pasal XV), dan ketidakamanan Prinsip 1789 dan Reformasi Prancis.

Masyarakat apa pun menentukan, jaminan hak dan persamaan di depan hukum berarti akhir dari hak istimewa. Perpajakan untuk selanjutnya akan dibagi rata di antara semua warga negara sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar dan pengangkatan untuk posisi publik akan terbuka untuk semua warga negara sesuai dengan kapasitasnya. Tidak ada perbedaan lain selain kebaikan dan bakat mereka.

Pengaruh  revolusi  prancis  yang  telah  menyebarkan  semangat  untuk kembali memunculkan ide – ide yang lebih rasionalitas dalam mengurus sebuah pemerintahan yang lebih adil dan memihak kepada kaum borjuis. Kemenangan kaum borjuis di prancis terhadap para bangsawan selama berabad – abad telah menduduki pemerintahan kemudian direbut oleh para kaum borjuis. Revolusi Prancis Pada pertengahan abad kedelapan belas membentuk opini publik yang berpendidikan   dan kritis munculnya ide-ide baru yang kritis terhadap pemerintahan yang otoriter.

Hilangnya kepercayaan publik mendasari krisis keuangan dan politik yang menyatakan jatuhnya suatu sistem pemerintahan. Saat runtuhnya  monarki  absolut  lama  mulai  terlihat  pencerahan  dalam  kebebasan dalam kesempatan bagi rakyat yang tercerahkan untuk mewujudkan yang lebih rasional, adil, dan manusiawi dalam mengelola pemerintahan. Orang-orang yang tercerahkan merebutnya Majelis Nasional yang memunculkan Revolusi sebagai alat instrumen dari kemenangan Pencerahan.  

Masyarakat seluruh Prancis dengan latar  belakang  serupa  berkumpul  dengan  terinspirasi  oleh  hal  yang  sama mengenai cita-cita perubahan yang mulai menuju pemerintahan yang bebas . terbukanya  ruang  diskusi  di  muka  umum  salah  satunya  klub  jacobin  secara spontan dengan komitmen berpikiran terhadap hak-hak manusia dan warga negara yang ingin diperjuangkan demi sebuah kehidupan yang lebih baik.

Kerja keras kaum revolusioner Prancis memang menghasilkan rasionalitas dan logika yang lebih besar ke dalam urusan negara secara permanen. Reorganisasi administrasi menjadi departemen yang mempunyai sistem permerintahan yang cenderung sekuler yang mengatur secara bebas warganya. Pada tahun 1789 perlawanan kerajaan untuk pembentukan Majelis Nasional mungkin tidak dapat diatasi tanpa ancaman kekerasan tetapi keberhasilan pembangkangan patriotik menjadi contoh bagaimana menghadapi masa tantangan dimasa mendatang .

Kekhawatiran pertama mengenai perubahan datang dari kaum bangsawan. Kekuatan mereka dengan prerogatif di mana memiliki perwakilan duduk sebagai ordo terpisah pada akhir 1788 mereka menemukan diri mereka sendiri terisolasi dan diserang. Serangan ini telah diluncurkan oleh para kaum intelektual yang sengaja menggerakkan massa di kalangan elit terpelajar hingga mendapatkan dukungan publik yang luar biasa untuk badan legislatif yang tidak terbagi.

Ketakutan bangsawan berlindung di dalam hak istimewa sehingga memperburuk kekerasan dan ketidakpercayaan terhadap mereka merajalela di kalangan borjuasi. Masalah utama masih belum terselesaikan ketika isu anti bangsawan selama berbulan bulan telah memengaruhi kesetaraan situasi. Di mana tidak ada orang menikmati hak istimewa apapun berdasarkan kriteria yang tidak adil seperti kelahiran atau keturunan menjadi salah satu aspirasi penggeraknya.

Kebijakan revolusioner mendorong banyak orang bangsawan dari prancis tidak  lagi  diakui  oleh  negara.  Kehidupan bangsawan  di  mata  publik  selama Revolusi Prancis setiap fase tahun-tahun revolusioner itu sangat jauh dari hak – hak khusus yang mereka nikmati sebelum 1789.

Pengaruh revolusi Prancis juga telah menyebar dalam wilayah lain.  Akibat  permasalahan pajak  yang  menjadi masalah krusial dengan adanya pencerahan dari revolusi Prancis menimbulkan kekhwatiran akibat gelombang protes masyarakat yang dinilai sangat membahayakan situasi yang ada di wilayah lain. Penemuan doktrin kedaulatan bangsa yang diproklamasikan oleh Prancis di awal Revolusi 1789, bisa dibalikkan melawan mereka oleh orang lain yang mengklaim kedaulatan nasional mereka sendiri.  

Untuk  memperkuat  sentimen patriotik  yang  sudah kuat.  Prancis telah memelopori sebuah gerakan yang begitu mengobarkan nilai-nilai kesetaraan yang sama mulai dari kebebasan berpendapat, keadilan yang sama diantara masyarakat hingga jaminan dilindunginya hak-hak dasar dari rakyat. Hal ini menjadi acuan negara  lain  untuk  mencontoh  Prancis  dalam  hal  kesetaraan  hak  dan  keadilan dalam melawan pemerintahan totaliter dan absolut yang justru sangat merugikan bagi rakyat itu sendiri.